Tugas Pokok Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Otomotif

Tugas Pokok Ketua Pengadilan Tinggi Agama

· Mengatur pembagian tugas para hakim
· Membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan
· Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perakara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili maka perkara itu didahulukan
· Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
· Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya
· Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, dan sekretaris

 

b) Wakil Ketua

1) Syarat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama
· Warga Negara Indonesia
· Beragama Islam
· Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
· Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
· Sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
· Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
· Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
· Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun
· Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
· Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama

2) Tugas Pokok Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
· Membantu ketua dalam tugasnya sehari-hari
· Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan
· Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

3.2 Hakim
Yang dimaksud hakim tinggi menurut pasal 10 ayat (3) adalah hakim anggota pada pengadilan tinggi agama. Berapa jumlah hakim tinggi pada setiap pengadilan tinggi agama, tidak ditentukan dalm Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Secara realistik jumlah hakim tinggi yang ideal pada setiap pengadilan tinggi agama lebih tepat didasarkan pada patokan volume perkara. Pada pengadilan tinggi agama yang besar jumlah volume perkara, wajar untuk menempatkan hakim tinggi yang sebanding dengan jumlah perkara. Menurut pengamatan dan pengalaman, terdapat perbedaan jumlah volume perkara banding antara satu pengadilan tinggi agama yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu tidak rasional dan tidak realistik untuk menempatkan hakim tinggi yang sama jumlahnya pada setiap pengadilan tinggi agama.

Sumber :

https://fgth.uk/

 

Comments are closed.