Tinjauan Yuridis Perubahan Penggunaan Lahan

Pendidikan Uncategorized

Tinjauan Yuridis Perubahan Penggunaan Lahan

        Perubahan penggunaan tanah pertanian ke penggunaan non pertanian memang menjadi fenomena di masyarakat seiring dengan lajunya pembangunan di segala bidang kehidupan. Perubahan penggunaan tanah menjadi sesuatu yang patut mendapatkan perhatian, karena banyak daerah hijau (green belt)  telah menjadi daerah industry, perdagangan permukiman. Keadaan ini berpengaruh terhadap kehidupan dan lingkungan pedesaan.

            Mengenani penyebab perubahan penggunaan tanah lahan berbagai pendapat yang diambil dari literature-literatur menjelaskan mengenai hal tersebut. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri bahwa tantangan permasalahan yang timbul dalam pembangunan di pengaruhi oleh 4 faktor pokok yaitu: perkembangan dan permasalahan penduduk dalam masyarakat, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, perkembangan dan perubahan tehnologi maupun kebudayaan, serta perkembangan ruang lingkup internasional. Factor-faktor itulah yang bisa menyebabkan adanya kegiatan alih fungsi lahan.

            Pendapat lain mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yanga sangat pesat akan semakin menambah tekanan penduduk pada pola penggunaan tanah di daerah pedesaan dan semakin menyempitnya luas pemilikan tanah. Sebagai penduduk pedesaan  yang masih bergerak di bidang pertanian sangat merasakan tekanan tersebut karena pertanian merupakan tulang punggung bagi petani.

Tinjauan Yuridis Perubahan Penggunaan Lahan

            Pendapat senada juga dikemukakan oleh Agus Salim dan kawan-kawannya yang mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan usaha, dan social budaya termasuk pembangunan berkaitan juga dengan tuntutan masyarakat atas fasilitas pelayanan yang paling berkembang, semua memerlukan ruang untuk menyelenggarakan tuntutan tersebut.

            Menurut Nasution dan Rustiadi bahwa perubahan tersebut di sebabkan oleh beberapa hal yaitu besarnya tingkat urbanisasi akibat lambatnya proses pembangunan di wilayah pedesaan, meningkatnya jumlah anggota kelompok golongan pendapatan menengah dan atas di wilayah perkotaan yang mengakibatkan bertambah besarnya permintaan sarana pemukiman, serta terjadinya transformasi di dalam setruktur perekonomian Indonesia yang terutama dicirikan oleh cepatnya pertumbuhan sector industry yang pada gilirannya akan mendesak kegiatan pertanian dan lahan sawah.

            Faktor lain yang dapat diidentifikasikan ikut berpengaruh terhadap adanya perubahan penggunaan tanah adalah bidang nafkah atau mata pencaharian penduduk dari bidan tertentu ke bidang lain tersebut juga dianggap sebagai pendorong adanya perubahan penggunaan tanah.[9]

            Terkait dengan persoalan alih fungsi lahan, kepala BPN lutfi I Nasution dalam kompas edisi 3 juni 2003 menyatakan begitu pentingnya melestarikan lahan pertanian tidak hannya untuk kepentingan ketahanan pangan saja tetapi juga untuk kelestarian lingkungan. Lahan sawah adalah lahan yang paling stabil dibandingkan dengan lahan untuk peruntukan lain. Pencucian tanah yang terjadi sangat rendah, begitu pula tingkat erosinya. Hal ini di dukung oleh data bahwa konversi lahan pertanian  untuk kepentingan lain dalam 10 tahun terakhir mencapai 40.000 ha pertahun sepanjang tahun 1983-1993 terdapat sekitar 935.000 ha lahan pertanian yang hilang.

            Secara formal yuridis perubahan penggunaan tanah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pengaruh tekanan ekonomi dan politik kebijakan menjadi berubah di dalam prakteknya. Secara ekonomis perubahan lahan ini memberikan kontribusi kepada kas Pemda serta mampu menyerap tenaga kerja. Untuk itu pemerintah harus mulai menggalakkan perkembangan sector industry keluar pulau jawa.

          Menurut Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah DR. kIr.Soenarno Dipl HE dalam seminar “Menggagas Penerapan Tehnologi Sipil yang Berbasis Kerakyatan, Konsteksual dan Ekologis di Auditorium MM UGM tanggal 8 september 2003, bahwa rumah susun (rusun) bisa menjadi alternative  untuk mengurangi alih fungsi lahan. Kabupaten atau Kota harus menjadikan pembangunan fertikal sebagai kebijakannya termasuk Yogyakarta. hal ini di dukung fakta bahwa kondisi lahan pertanian di Indonesia sudah memperihatinkan. Per tahun sekitar 10-20 ribu hektar lahan telah beralih fungsi menjadi perumahan dan perindustrian.

sumber :

https://multiply.co.id/cowboy-hunting-apk/

Comments are closed.