Pungli di SDN Jatibening Baru VI Resahkan Orantua Siswa

Pendidikan

Pungli di SDN Jatibening Baru VI Resahkan Orantua Siswa

Pungli di SDN Jatibening Baru VI Resahkan Orantua SiswaPungli di SDN Jatibening Baru VI Resahkan Orantua Siswa

Pungli di SDN Jatibening Baru VI Resahkan Orantua Siswa

Sebagian besar orangtua siswa SDN Jatibening Baru VI, Bekasi, Jawa Barat, mengaku resah dengan pemungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak sekolah itu. “Padahal ini sekolah negeri. Karena banyaknya pungutan maka mahal seperti sekolah swasta jadinya. Ini sungguh meresahkan kami,” kata Ellen, bukan nama sebenarnya, orangtua siswa, kepada SP, Senin (24/9).

Senada dikatakan Ibu Laras, orangtua siswa lainnya. “Kami juga sudah melaporkan hal ini ke pihak berwajib

agar kepala sekolahnya bertanggung jawab,” kata ibu Laras.

Ibu Ellen dan Ibu Laras menyebut sejumlah dugaan pungli yang dilakukan, pertama, dugaan penyalahgunaan dan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti buku teks pelajaran yang selalu dibeli oleh peserta didik di luar maupun di dalam sekolah (buku tema).

Selain itu, pembelian ATK (keperluan operasional kelas/sekolah) menggunakan dana yang berasal dari iuran siswa Rp 1.000 per anak per bulan.

Selanjutnya, Komite Sekolah mengusulkan makan sehat setiap dua bulan sekali yang dibebankan kepada siswa sebesar Rp 2000. Adanya pembelian kipas angin yang berasal dari uang kas siswa. Pembelian jam dinding yang berasal dari uang kas siswa.

Adanya penarikan dana 17 Agustusan kepada siswa oleh Komite Sekolah sebesar Rp 75.000 per kelas.

Adanya penarikan dana Gempa Lombok kepada siswa oleh Komite dan seorang guru yang sudah pensiun yang bernama Amin.

Kedua, aktivitas ilegal yang dilakukan oleh beberapa oknum guru honorer dan atau PNS seperti memungut dana infaq kepada siswa setiap hari Jum’at, tetapi tidak ada laporan keuangan yang jelas dari pihak sekolah di SDN Jatibening Baru VI.

Selaitu rencana pengadaan sampul buku rapor yang akan dibebankan kepada siswa sebesar Rp 60.000

(usulan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah pada saat rapat awal Agustus 2018).

Ada juga memungut pedagang yang di dalam sekolah Rp 3.000 per pedagang/hari oleh beberapa guru honorer/ salah satu guru PNS, dengan alasan untuk dana serba-serbi.

Pelaksana Tugas Kepala SDN Jatibening Baru VI, Wahyudi, ketika dikonfirmasi, Senin (24/9), mengakui, memang benar sebagian yang disebut di atas benar. Namun, pungutan itu atas kesepakatan pihak sekolah dengan orangtua siswa. “Kami melakukan atas musyawarah mufakat,” kata dia.

Namun Wahyu mengakui dari sekian pungutan yang dilakukan sebagaimana disebutkan tidak benar. “Ada sebagiannya saya tidak tahu, nanti saya cek. Itu mungkin yang disebut pungli itu,” kata dia tanpa menyebut apa-apa yang pungli.

 

Baca Juga :

Comments are closed.