Perubahan Penggunaan Lahan

Pendidikan

Perubahan Penggunaan Lahan

             Tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang jumlanya terbatas dan disediakan untuk manusia serta mahluk ciptaan Tuhan lainnya sebagai tempat kehidupan dan sumber kehidupan. Selain itu tanah sebagai ruang merupakan wahana yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Perubahan Penggunaan Lahan

           Tanah memiliki keterbatasan, baik darisegi kualitas maupun dari segi kuantitas, di lain sisi kebutuhan manusia untuk kegiatan pembangunan pada dasarnya memerlukan tanah yang sangat besar untuk pelaksanaannya. Oleh karena tanah sangat terbatas maka kadang kala pembangunan yang dilaksanakan tidak mengacu pada pola penggunaan tanah yang baik sehingga justru mengakibatkan tanah tidak bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

            Tanah mempunyai fungsi social dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat ditegaskan dalam GBHN pada pola umum pelita VI. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan tanah dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan  kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

        Sejalan dengan perencanaan tata ruang dan penatagunaan tanah dalam Tap. MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2003 disebutkan bahwa kebijaksanaan pemerintah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan pengendalian pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Terkait dengan persoalan alih fungsi lahan kebijaksanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi, dan budaya masyarakat local, serta piñata ruang.

           Pelaksanaan dari Tap. MPR Nomor IV/MPR/1999tenang GBHN Tahun 1999-2003 dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) Tahun 2000-2004. Terkait dengan masalah perubahan penggunaan tanah pertanian dituangkan dalam program pengelolaan pertanahan di mana kegiatan pokok yang dilakukan adalah pengendalian penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah termasuk pemantapan system perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau penggunaan tanah di daerah.

         Program penataan ruang ditujukan meningkatkan system penyusunan tata ruang, memantapakan pengelolaan  pemanfaatan ruang dan memantapakan pengendalian pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat Pemerintah Daerah, lembaga legislative, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat, agar rencana tata ruangditaati oleh semua pihak secara konsisten.

         Sejalan dengan kebijakan di bidang keagrariaan pada tahun 2001 Lembaga MPR RI mengeluarkan sebuah ketetapan No. IXTahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam. Di dalam ketentuan Pasal 2Ketetapan No. IX Tahun 2001 tentang pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dinyatakan bahwa pembaharuan agrarian mencakup proses proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrarian, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hokum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

            Berkaitan dengan kegiatan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Seagai dasar pengaturannya ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA yang selanjutnya disingkat dengan UUPA menyatakan bahwa:

  1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang dasar dan hal-hal sebagai yang di maksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
  2. Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini member wewenang untuk:
  3. a)Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dsn pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  4. b)Menentikan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antara orang-orang dengan bumi, air da, ruang angkasa;
  5. c)Menentukan dan mengaturhubungan-hubungan hokum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hokum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

sumber :

https://multiply.co.id/pemanasan-global/

Comments are closed.