Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia

Pendidikan

Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia

Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia

Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia

1.Politik  Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999

Undang-undang ini berisi tentang hubungan luar negeri. Dalam hubungannya dengan politik luar negeri, undang-undang ini menyatakan, bahwa “hubungan luar negeri yang bebas dan aktif diabdikan untuk kepentingan nasional”. Kata “bebas aktif ” merupakan politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan politik netral: akan tetapi merupakan bentuk politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan mengikatkan diri pada suatu kekuatan dunia. Selain itu, secara aktif Indonesia memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pikiran, maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya kedamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan “ diabdikan kepada kepentingan nasional” berarti politik luar negeri yang dilakukan adalah mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana termasuk dalam pembukaan UUD 1945.

2.Politik Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada menteri untuk mengambil langkah-langkah dalam membuat serta mengesahkan perjanjian internasional

3.Politik Luar Negeri dalam GBHN 1999-2004 dan RPJM 2004

Pada bagian “Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional sebagai amanat GBHN 1999-2004” dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2000-2004 tantang Politik Luar Negeri dikatakan: “Terwujudnya politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

4.Politik Luar Negeri dalam RPJP Nasional Tahun 2005-2025

RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai penjabaran yang dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk depan dengan kurun waktu 2005-2025. Pada Bab IV tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menyangkut hubungan luar negeri antara lain disebutkan: “dalam rangka Indonesia yang maju, mandiri dan adil, Indonesia sangat penting dalam politik luar negeri dan kerjasama lainnya baik di tingkat regional, maupun internasional mengingat situasi politik dan hubungan internasional lain yang mengalami perubahan-perubahan sangat cepat.
Baca Artikel Lainnya:

Comments are closed.