Pendidikan bukan Prioritas

Pendidikan

Pendidikan bukan Prioritas

Pendidikan bukan Prioritas

Pendidikan bukan Prioritas

 Dunia pendidikan tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri

(SMPN) di Kabupaten Bekasi memiliki sejumlah persoalan. Hal itu dinilai disebabkan karena Pemkab Bekasi tidak berpihak untuk memajukan dunia pendidikan.

Beberapa persoalan yang ada di antaranya mengenai ribuan ruang kelas rusak, sekolah tanpa kepala sekolah definitif, minimnya penyerapan anggaran dinas hingga masih adanya siswa yang belajar di lantai karena minim meubelair.

Menanggapi persoalan tersebut, Pengamat Pendidikan Bekasi

, Tengku Imam Kobul Moh Yahya, mengatakan, pelayanan pendidikan di Kabupaten Bekasi masih belum menjadi prioritas Pemkab Bekasi.

“Jadi di beberapa daerah termasuk Kabupaten Bekasi, dia pelayanan pendidikannya tidak dianggap nomor satu, sehingga kadang-kadang di lapangan itu ya nggak berjalan dengan baik,” katanya kepada Radar Bekasi, Jumat (20/9).

Dia menyatakan, kualitas pendidikan di sekolah swasta lebih baik ketimbang sekolah negeri yang dikelola Pemkab Bekasi. Seharusnya, dengan letak geografis yang berdekatan ibu kota, Kabupaten Bekasi menerapkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

”Menurut aku kualitas pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi itu jelek

, jauh dari standar pelayanan minimal. Kalau menurut aku solusinya penyegaran kepala sekolah, penyegaran pejabat di dinas pendidikan, yang mengerti dan bisa dan mau. Bila perlu penyegaran yang di daerah-daerah,” ujarnya.

Anggaran yang dialokasikan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk dunia pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 mencapai lebih dari Rp500 miliar.

Namun, penyerapan anggaran di dua dinas tersebut masih minim. Keduanya, masuk dalam kategori tiga dinas dengan penyerapan anggaran terendah dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bekasi.

Penyerapan anggaran di Disdik Kabupaten Bekasi paling rendah pada triwulan ketiga ini. Yakni, baru mencapai 4,43 persen atau sekitar Rp15 miliar dari total anggaran Rp346 miliar. Sementara penyerapan anggaran di Dinas PU

 

Sumber :

https://ruangseni.com/

Comments are closed.