Ombudsman: Pemerintah Harus Targetkan Pemerataan Mutu dan Fasilitas Pendidikan

Pendidikan

Ombudsman: Pemerintah Harus Targetkan Pemerataan Mutu dan Fasilitas Pendidikan

Ombudsman Pemerintah Harus Targetkan Pemerataan Mutu dan Fasilitas Pendidikan

Ombudsman Pemerintah Harus Targetkan Pemerataan Mutu dan Fasilitas Pendidikan

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Su’adi mengatakan, kebijakan zonasi

yang dijalani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus memiliki target waktu terkait dengan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan pada setiap zonasi.

Menurut Su’adi, perlu adanya target waktu karena berkaca pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah tiga tahun dijalani masih banyak ditemukan penyimpangan di lapangan.

“Pemerintah harus punya target waktu terkait pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan sesuai dengan zonasi. Kalau dulu kan ada Inpres untuk Sekolah Dasar. Saya dengar ini nanti akan ada Perpres(Peraturan Presiden,red),” kata Su’adi pada Konferensi Pers usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di kantor ORI, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Su’adi menambahkan, adanya perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan zonasi pada PPDB

menjadi pertimbangan ORI mendukung kebijakan zonasi ini. Akan tetapi, ORI juga menyarankan dalam melanjutkannya zonasi ini harus dengan perencanaan dan pengawasan lebih ketat, khususnya dalam PPDB.

Pasalnya, ORI menemukan masih banyak penyimpangan dan ketimpangan luar biasa antara kota dan pinggiran atau antarsekolah favorit. Misalnya, dalam pelaksanaan PPDB masih terjadi maladminstrasi yang tidak sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) seperti terdapat intervensi dari kepala daerah seperti di Jawa Timur (Jatim) dan Bali, serta ditemukan adanya pemalsuan kartu keluarga (KK) hingga pungutan liar di Jawa Barat(Jabar).

“Ini semua berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi penting saya tekankan sistem zonasi

ini dilanjutkan penuh dengan pengawasan dan perlu ada skenario A,B,C, dan D untuk daerah- daerah yang belum online dan pemerintah juga harus ada target pemerataan fasilitas pendidikan dua tahun ke depan,” imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Su’adi menuturkan, menjalankan skema zonasi ini perlu peran penting Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Dalam hal ini untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada semua jenjang pendidikan.

Menurut dia, Kemdagri dapat menginstruksikan kepada kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota untuk menerbitkan peraturan turunan terkait dengan pelaksanaan PPDB. Sebab, dengan adanya skema zonasi sebetulnya segala kegaduhan tidak akan terjadi karena Pemda dan sekolah telah dapat memastikan siapa saja siswa yang akan terdaftar di sekolah tersebut sebelum tahun pelajaran berakhir.

Dalam hal ini, ORI mendorong Kemdagri untuk menegakkan aturan dengan menginstruksikan kepada setiap kepala daerah agar tidak menoleransi terjadinya praktik PPDB yang tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu, Su’adi juga berharap Kemdagri untuk dapat lebih aktif mendorong setiap kepala daerah dapat implementasi alokasi anggaran minimal 20 persen untuk pendidikan di daerah yang lebih diarahkan untuk pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan.

Perpres Zonasi Segera Diterbitkan

Merespons masukan dari ORI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, semua masukan tentu saja secara khusus akan perhatikan dengan sistem zonasi segera menjadi solusi bagi masalah pendidikan Indonesia.

Dalam hal ini, Muhadjir menuturkan, segala urusan pendidikan mendatang akan ditangani berbasis pada zonasi yang akan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres). “Perpres ini akan terbit beberapa hari lagi. Nanti namanya Perpres Zonasi Pendidikan sehingga semua urusan pendidikan akan ditangani dengan berbasis pada zonasi,” kata Muhadjir.

 

Sumber :

https://41914110003.blog.mercubuana.ac.id/sejarah-bandung-jawa-barat/

Comments are closed.