Mengenal Asas, Sifat, Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara

Pendidikan

Mengenal Asas, Sifat, Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara

Mengenal Asas, Sifat, Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara

Mengenal Asas, Sifat, Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara

1)      Asas Hubungan Warga Negara dengan Negara

Asas hubungan warga negara dengan negara ada 2 yaitu, asas demokrasi dan asas kekeluargaan. Asas demokrasi meliputi:

  1. Pancasila
  2. Pembukaan UUD 1945 alinea III dan IV
  3. UUD 1945
  4. Pasal 33 UUD 1945

Asas Kekeluargaan mencakup isi Batang Tubuh UUD 1945 dan Jiwa kekeluargaan dalam hukum adat dan pembangunan

2)      Sifat Hubungan Warga Negara dengan Negara

  1. a)Hubungan yang bersifat hukum

Hubungan hukum yang  sederajat dan timbal balik, adalah sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila , yang meliputi :

  1. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan
  2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara
  3. Prinsip fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara
  4. Prinisp penyelesaian snegketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
  5. Keseimbangan antara hak dan kewajiban (Hadjoen, 1987: 90)

Di dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut harus di sesuaikan juga dengan tujuan hukum di negara Pancasila yaitu “… Memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (Klili Rasjididan Arief Sidharta, 1988: 172).

  1. b)Hubungan yang bersifat politik

Kegiatan poliik (Peran politik) warga negara ldama bentuk partisipasi (mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan) dan dalam bentuk subyek (terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan) misalnya : Menerima perauran yang telah di tetapkan.

Sifat hubungan politik antara warganegara dengan pemerintah di Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan, akan dapat menunjang terwujudnya pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat, sehingga kehidupan politik yang dinamis dalam kestabilan juga masih terwujud.

3)      Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara

  1. a)peran pasif, yakni merupakan kepatuhan terhadap peraturan perudnang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara.

Contoh : membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas.

  1. b)Peran aktif : yakni merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara

Contoh : memberikan Hak suara pada saat pemilu

  1. c)Peran positif : yakni merupakan aktivitas warga negara untuk meminta  pelayanan dari negara / pemerintah sebagai konskeuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum (public service)

Contoh : mendirikan lembaga sosial masyarakat LSM)

  1. d)Peran Negatif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campr tangan pemerintah dalma persoalan yang bersifat pribadi.

Contoh : Kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama yang diyakininya.


Baca Artikel Lainnya:

Comments are closed.