makalah hukum taklifi

Umum

keterkaitan hukum wadhi dengan hukum taklifi

Syarat

Secara etimologi berarti ‘alamah (pertanda). Secara terminologi adalah apa yang tergantung adanya hukum dengan adanya syarat dan dengan tidak adanya syarat mana hukum tidak ada. Syarat letaknya diluar hakikat sesuatu maka apabila ia tidak ada maka masyrut pun tidak ada tetapi tidak mesti adanya masyrut. Akad nikah dijadikan syarat halalnya pergaulan suami istri, namun agar akad nikah itu sah disyaratkan dihadiri oleh dua orang saksi. Demikianlah dalam semua perjanjian dan tindakan baru dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat dalam kegiatan hukum kadang-kadang ditetapkan syara’ yang seperti ini dinamakan syarat syar’i dan kadang-kadang ditetapkan oleh mukallaf sendiri yang dinamakan syarat ja’li. Contoh syarat syar’i seperti syarat yang ditetapkan sahnya akad nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi dan contoh syarat ja’li seperti jatuhnya talak apabila kedua belah pihak mempunyai ikatan perkawinan.
Syarat syar’i dapat dibagi menjadi 2 macam:
· Syarat yang terkandung dalam khitab taklifi yang kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk memperbuatnya seperti wudhu dalam shalat. Dan kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk tidak memperbuatnya seperti akad nikah tahlil, ialah nikah yang dilakukan sebagai syarat untuk memperbolehkan suami pertama menikahi kembali istrinya yang ditalak tiga.
· Syarat yang terkandung dalam kitab wadh’i. Contohnya haul bagi yang memiliki harta kekayaan yang cukup nisab menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat.
Syarat ja’li dapat dibagi menjadi 3 macam:
· Syarat yang ditetapkan untuk menyempurnakan hikmah sesuatu perbuatan hukum dan tidak bertentangan dengan hikmah perbuatan hukum itu.
· Syarat yang ditetapkan tidak cocok dengan maksud perbuatan hukum yang dimaksud bahkan bertentangan dengan hikmah perbuatan hukum itu.
· Syarat yang tidak jelas bertentangan atau sesuai dengan hikmah perbuatan hukum. Syarat yang seperti ini kalau terjadi dalam bidang ibadah tidak berlaku karena tidak ada seorang juapun yang berhak menetapkan syarat dalam ibadah. Namun, kalau terjadi dalam bidang muamalah dapat diterima.

Comments are closed.