Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan Lengkap

Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan Lengkap

Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan Lengkap

Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan Lengkap

Dalam menghadapi era globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisis kemerdekaan, diperlukan perjuangan non fisik sesuai bidang profesi masing-masing. Perjuangan non fisik inipun haruslah dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga diharapkan tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI. Perjuangan non fisik sesuai bidang profesi masing-masing tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendikiawan khususnya, yakni melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Pasal 1 angka (1) UU No. 20 Thn 2003 tentang SISDIKNAS menyebutkan : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyrakat bangsa dan negara”.

Sedangkan Kewarganegaraan adalah segala hal yang menyangkut bangsa, negara dan hubungan antara negara dengan warganya dan sesama warga negara dalam konteks negara sebagai institusi. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana dari suatu bangsa dan negara untuk memberikan pengetahuan, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara konsep-konsep dalam paradigma negara kepada seluruh warga negara secara utuh dan menyeluruh.

Dasar Hukum & Tujuan  Pendidikan Kewarganegaraan

Dasar Hukum Penyelenggaraan  Pendidikan Kewarganegaraan  di Perguruan Tinggi 

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah :

  1. UU No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. PP No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan ini, khususnya pada Pasal 13 ayat (2) ditetapkan bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional  diatur oleh menteri pendidikan dan kebudayaan.

  1. Surat Keputusan Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 38 / DIKTI / Kep./2002 yang merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari Keputusan Dirjen DIKTI No. 265/ DIKTI/ Kep/ 2000 dan Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 356/ DIKTI/ Kep/ 1995

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan  di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa mampu :

  1. 1) Memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya dan konsisten dengan cita-cita yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  2. 2) Menghayatii filsafat dan tata nilai filsafat Pancasila, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia.
  3. 3) Menjadi warganegara yang memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi dan sikap tanggungjawab sebagai Warga Negara Indonesia.

Baca Artikel Lainnya:

Comments are closed.