Ketua LP2M Unej: Aplikasi Program Pendidikan Gratis Pemkab Jember Salah

Pendidikan

Ketua LP2M Unej: Aplikasi Program Pendidikan Gratis Pemkab Jember Salah

Ketua LP2M Unej Aplikasi Program Pendidikan Gratis Pemkab Jember Salah

Ketua LP2M Unej Aplikasi Program Pendidikan Gratis Pemkab Jember Salah

Salah satu program kerja Bupati Faida adalah pendidikan gratis di Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Sekolah negeri dilarang menerima sumbangan orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah, karena sudah menerima bantuan operasional sekolah daerah dari APBD Jember.

Program pendidikan gratis ini pada akhirnya justru dikeluhkan orang tua siswa

. David, pengurus komite salah satu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, mengatakan, peran komite diamputasi.

“Padahal dalam Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2016 sudah jelas: peran komite mendorong dan memenuhi kebutuhan yang tidak dikover sekolah,” katanya, dalam acara dialog publik putaran kedua yang digelar Unej dan Persatuan Wartawan Indonesia, di Gedung Kauje, Kabupaten Jember, Selasa (10/9/2019).

“Mana mungkin kita menciptakan sekolah-sekolah unggulan, ketika peranan orang tua tidak diberi kanal. Padahal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, peran komite sekolah dilindungi. Bagaimana tugas pokok fungsi pemerintah, lembaga pendidikan, dan peran masyarakat itu dilindungi undang-undang. Ketika kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kami, kenapa peran komite sekolah diamputasi,” keluh David.

David mengatakan peran komite diamputasi oleh peraturan bupati. “Akibatnya demotivasi

. Kami merasakan benar, guru tidak tetap mengalami demotivasi. Akibatnya, banyak orang tua yang menyuarakan bagaimana jika mengadakan bimbingan belajar di luar sekolah. Satu tahun ikut bimbel butuh biaya Rp 5-7 juta,” katanya.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember Achmad Subagio sependapat dengan David. “Ada misaplikasi terminologi sekolah gratis,” katanya.

Menurut Subagio, partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan seharusnya didorong.

“Sekolah gratis itu bagi yang tidak mampu. Bagi yang mampu dan kemudian anaknya ingin sekolah setinggi langit, malah didorong berpartisipasi. Artinya komite harus pegang peranan di situ,” katanya.

“Bagaimana dengan masyarakat miskin? Pemerintah kabupaten hadir membayari. Kalau sekolah gratis didorong dengan baik, dengan konsep yang betul, saya yakin akan jadi lebih baik. Kalau sekarang salah penerapan,” kata Subagio.

Subagio juga mengecam pembatasan jumlah rombongan belajar (rombel) sekolah dasar swasta hanya empat rombel.

 

Sumber :

https://www.travelblog.org/Asia/Indonesia/Bali/Kuta/blog-1044063.html

Comments are closed.