Dasar Hukum Perubahan Penggunaan Lahan

Pendidikan

Dasar Hukum Perubahan Penggunaan Lahan

            Perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke penggunaan non pertanian secara yuridis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 45 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.dasar kebijakan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam UUPA.Secara eksplisit pasal-pasal yang terkait dengan perubahan penggunaan lahan pertanian ke nonpertanian belum diatyr tetapi secara implicit diatur dalam UUPA yaitu dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 15.

Dasar Hukum Perubahan Penggunaan Lahan

           Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUPA mengenai perubahan penggunaan tanah dipertegas lagi dalam surat Menteri Negara Agraria/KBPN No. 460-1594 tentang pencegahan konversi tanah sawah beririgasi Teknis Menjadi Tanah Kering, dan sebagai tindakan itu masyarakat di himbau agar masyarakat tidak menutup saluran-saluran irigasi yang mengairi sawah beririgasi teknis milik mereka, tidak mengeringkan sawah beririgasi teknis miliknya dan menjadikan untuk penggunaan pertanian tanah kering, tidak menimbun sawah beririgasi teknis miliknya untuk keperluan bangunan, agar mengembalikan seperti semula tanah sawah beririgasi teknis yang sudah dirubah penggunaannya yang tidak memenuhi tata cara perizinan.

        Perubahan penggunaan tanah juga mendapatkan perhatian dari Kementerian Negara Perencanaan Pembanguna dengan mengeluarkan Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 5334/MK/9/ 1994 tentang perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah nonpertanian. Senada dengan ketentuan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan.

             Peraturan mengenai perubahan penggunaan tanah secara umum di atur dalam:

  1. Diatur dalam surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor: 590/ 1 1 1 08/SJ tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang di tujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 di seluruh Indonesia.
  2. Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 640-3346 tentang perubahan penggunaan tanah sawah beririgasii teknis untuk penggunaan tanah non pertanian yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Madya yang berisi intruksi tentang penanganan izin lokasi, peninjauan RTRW Dati II, dan usaha efisiensi penggunaan tanah.
  3. Kemudian dalam pelaksanaannya di daerah, masing-masing daerah membuat aturan pelaksanaannya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan.

 

baca juga :

Comments are closed.